Ada yang Sebut Harun Masiku Sudah Berganti Kewarganegaraan, KPK akan Cari Semua Pihak yang Terlibat

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 4 Januari 2025 - 13:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

INDOINSIDER.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa pihaknya menerima  berbagai informasi terkait dengan kasus Harun Masiku.

Bahkan yang beredar di masyarakat, ada yang menyebut Harun Masiku sudah berganti kewarganegaraan.

Terkait hal tersebut, KPK mengajak masyarakat untuk bisa melapor ke KPK agar informasi tersebut bisa ditindaklanjuti.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Terutama bagi yang mempunyai informasi beserta data atau dokumen pendukung atas informasi tersebut.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyampaikan hal tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

“Kalau memang ada informasi seperti itu, nanti tolong sampaikan ke saya ya, biar saya sampaikan ke penyidik,” ujar Tessa Mahardhika.

Tessa mengatakan, KPK juga akan mencari pihak-pihak yang turut terlibat dalam rangkaian kasus Harun Masiku untuk dimintai pertanggungjawabannya secara hukum.

“Jadi kami tidak bengong saja, hanya mencari HM saja, tidak. Penyidik tetap mendalami siapa lagi yang terlibat.”

“Siapa yang perlu kita akan mencari jawabannya. Itu tetap dilakukan pendalaman oleh penyidik,” kata Tessa Mahardhika.

Diketahui, penyidik KPK pada Selasa (24/12/2024) menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku.

Yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi Anggota KPU Wahyu Setiawan.

Agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil I Sumsel.

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui kader PDIP Agustiani Tio Fridelina.

“HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina.”

“Sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019-23 Desember 2019.”

“Agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil I Sumsel,” ujar Setyo.

Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

Setyo menerangkan tindakan yang dilakukan Hasto dalam perkara obstruction of justice tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat operasi tangkap tangan KPK, HK memerintahkan Nur Hasan, selaku penjaga rumah  untuk merendam ponselnya dengan air dan segera melarikan diri.

Rumah aspirasi di  Jl. Sutan Syahrir No 12 A adalah rumah yang biasa digunakan sebagai kantor oleh HK, untuk menelpon Harun Masiku.

2. Pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, yang bersangkutan memerintahkan stafnya.

Bernama Kusnadi untuk menenggelamkan HP miliknya yang dipegang Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

3. Hasto mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.***

Berita Terkait

Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik, Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan oleh Press Release
Tim Pembela Ulama dan Aktivis Minta agar Tunjukkan Ijazah UGM, Ini Jawaban Jokowi Secara Langsung
Silaturahmi Idul Fitri, Akhirnya Prabowo Subianto Bertemu dengan Megawati Soekarno Putri 2,5 Jam
Putra Presiden Prabowo Bertemu dengan Megawati Soekarnoputri, Ini Tanggapan Gibran Rakabuming Raka
DPR Sebut Draf RUU TNI yang Ditolak di Media Sosisl Berbeda dengan yang Dibahas Bersama Pemerintah
Partai Demokrat Merespons Positif Terkait Pernyataan Presiden Soal Peluang AHY Ikuti Jejak SBY di 2030
Prabowo Ingin Kembangkan Bangsa dengan Manfaatkan Pengalaman serta Kebijakan SBY dan Jokowi
SBY Menjadi Ketua Majelis Tinggi, AHY Terpilih Menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2025 – 2030

Berita Terkait

Senin, 28 April 2025 - 07:47 WIB

Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik, Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan oleh Press Release

Rabu, 16 April 2025 - 13:55 WIB

Tim Pembela Ulama dan Aktivis Minta agar Tunjukkan Ijazah UGM, Ini Jawaban Jokowi Secara Langsung

Selasa, 8 April 2025 - 13:34 WIB

Silaturahmi Idul Fitri, Akhirnya Prabowo Subianto Bertemu dengan Megawati Soekarno Putri 2,5 Jam

Kamis, 3 April 2025 - 13:48 WIB

Putra Presiden Prabowo Bertemu dengan Megawati Soekarnoputri, Ini Tanggapan Gibran Rakabuming Raka

Senin, 17 Maret 2025 - 15:25 WIB

DPR Sebut Draf RUU TNI yang Ditolak di Media Sosisl Berbeda dengan yang Dibahas Bersama Pemerintah

Berita Terbaru

Pabrik Coca Cola di Bali Tutup. (Dok. coca-cola.com)

Ekonomi

Penjualan Anjlok, Coca Cola Tutup Pabrik di Bali

Senin, 16 Jun 2025 - 15:09 WIB